Mengintip Pertanian di Jepang

Lahan pertanian di Jepang hanya sekitar 25% dari total wilayah yang sebagian besar berupa pegunungan. Namun lahan yang sempit itu mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Jepang. Mengapa demikian? Hal ini dilatarbelakangi kesadaran untuk selalu ‘berkreasi dan mencipta’ disegala bidang, termasuk di sektor pertanian. Keterbatasan lahan membuat mereka tidak pernah berhenti berkreasi melalui kebijakan yang tepat, teknologi dan kelembagaan di sektor pertanian yang tangguh. Kunci pertama keberhasilan pertanian Jepang adalah kebijakan pembangunan pertanian yang bervisi jauh ke depan.



Kebijakan yang diambil selalu memperhitungkan efek jangka panjang demi keberlangsungan pembangunan pertanian. Selain itu, beberapa kebijakan juga saling mendukung dan terkait untuk memunculkan dampak besar bagi sektor pertanian secara keseluruhan. Salah satu kebijakan yang diambil dan manfaatnya dirasakan sampai saat ini adalah Peraturan Nasional tentang Konsolidasi (Penyatuan) Lahan pada tahun 1961. Kebijakan ini diambil karena kepemilikan lahan pertanian saat itu terpecah-pecah dan luasannya kecil sehingga tidak efektif untuk pengembangan pertanian. Kebijakan konsolidasi lahan tersebut berlaku secara nasional dan wajib bagi seluruh petani di Jepang.
Peran Koperasi Pertanian Peran pemerintah dalam pembangunan pertanian secara umum semakin lama semakin berkurang. Saat ini pemerintah Jepang hanya berfungsi sebagai pembuat peraturan dan mengeluarkan kebijakan. Sementara berbagai aktifitas lapangan banyak diambil alih oleh Japan Agriculture Cooperative (JA Cooperative) atau sejenis koperasi pertainan di Indonesia. Sebenarnya terdapat beberapa organisasi pertanian di Jepang, namun yang paling dominan adalah JA Cooperative. JA Cooperative pada awalnya merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Jepang pada awal 1900-an dan beranggotakan para petani.

 Agar berhasil menjalankan fungsinya, setiap petani wajib menjadi anggota JA cooperative. Keharusan ini sudah diterapkan sejak tahun 1931. Oleh karenanya saat ini seluruh petani di Jepang otomatis menjadi anggota JA Cooperative. Saat ini JA Cooperative telah benar-benar bebas dari intervensi pemerintah dan merupakan lembaga swasta murni yang kepengurusannya terdiri dari para petani. Namun demikian kerjasama dengan pemerintah tetap erat. Saat ini seluruh wilayah Jepang memiliki JA Cooperative yang secara umum tugasnya adalah, memberikan nasehat dalam mengelola usaha tani, penguasaan teknologi, dan penyebaran informasi pertanian. Lembaga ini juga mengumpulkan, mengangkut dan mendistribusikan serta menjual produk pertanian, serta menyediakan sarana produksi.

Koperasi petani ini juga berperan sebagai pengatur pengolahan produk, sebagai bank, bahkan juga sebagai lembaga asuransi dan layanan kesehatan. Untuk menjalankan fungsi tersebut JA Cooperative memiliki jaringan kerjasama yang sangat luas dengan pasar lokal khususnya supermarket, pasar internasional, dan pemerintah. Selain itu, JA Cooperative juga memiliki berbagai fasilitas pertanian yang tersebar di seluruh Jepang seperti packaging center, processing center, pasar saprodi, pasar penjualan langsung (direct sale market), supermarket, gudang, penggilingan beras, pasilitas pembuat pupuk organic dan lainnya. Dengan adanya JA Cooperative beberapa kebutuhan penting bagi petani telah diatasi terutama untuk pemasaran.

JA Cooperative memberikan jaminan semua produk petani terjual dengan harga diatas rata-rata dan tentu saja ini memakmurkan petani. Pemerintah juga memberikan subsidi harga jual untuk produk tertentu milik petani lokal. Selain memberikan subsidi pada produk tertentu yang dianggap vital (seperti gandum, sugar bit, jagung, kentang, dll) pemerintah Jepang dan JA Cooperative juga mengeluarkan kebijakan agar pasar lokal memprioritaskan produk lokal. Supermarket-supermarket dipastikan menyediakan outlet khusus bagi para petani agar dapat melakukan ‘direct sale’ produk mereka .

Setiap outlet yang tersedia untuk produk petani lokal harus dilengkapi dengan photo dan data petaninya agar konsumen bisa lebih mengenal siapa yang menghasilkan produk tersebut. Selain kelembagaan yang kuat, pembangunan pertanian di Jepang sejak tahun 1980-an sudah mengacu pada tiga hal pokok yaitu pertanian organik, green tourism, dan konservasi lingkungan. Pertanian organik bertujuan untuk menghasilkan produk pertanian yang aman, berkualitas dan sehat bagi konsumsi. Pemerintah juga mengarahkan pembangunan pertanian tidak hanya untuk penyediaan pangan saja, melainkan sekaligus dapat menjadi objek wisata. Tidak heran bila sebagian besar kawasan pertanian di Jepang sangat menarik dan indah karena memang mereka sangat memperhatikan penampilan di setiap lahan pertanian yang ada. Konsep pembangunan pertanian lainnya adalah pembangunan pertanian yang tetap menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan pertanian organik. Kombinasi kedua konsep ini menyebabkan pertanian di Jepang lebih berkesinambungan. (Sustainable Agriculture). (Anton Setyo Nugroho)

Click to comment